Fakultas Hukum Universitas Widyamataram

Dari Guardian of Constitution Menjadi Guardian of Ideology

Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus mampu mengubah paradigma MK sebagai lembaga Negara yang selama ini dianggap sebagai Guardian of Constitution menjadi Guardian of Ideology. Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai lembaga Negara yang menjadi negative legislator yang “menghapuskan” pasal-pasal UU yang diujikan terhadap UUD 1945, namun juga positive legislator karena mampu memberikan perlindungan lebih terhadap warga Negara karena putusan MK yang mampu menafsirkan UU lebih dalam dan substantif.

Demikian dikemukakan hakim MK, Dr. Manahan MP Sitompul, SH., MHum, dalam kuliah umum di kampus Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY), di Dalem Mangubumen, Kadipaten, Yogyakarta, Sabtu (29/4/2017) siang. Kuliah umum dengan moderator dosen FH UWMY, Mery Christian Putri, SH., MH, mengusung tema ‘Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia’ dihadiri oleh peserta mahasiswa Fakultas Hukum (FH) setempat dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakuktas Hukum se-DIY.

Lebih jauh dikemukakan, implementasi fungsi Mahkamah Konstitusi di Indonesia terutama dalam mencapai demokrasi yang substansial. Keempat fungsi atau peran MK tersebut, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa lembaga Negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945, membubarkan partai politik, dan memutus sengketa pemilu. “Selain keempat peran tersebut, MK memiliki satu kewajiban yaitu memberikan putusan terhadap rapat pleno anggota DPR dalam hal terjadi dugaan penyelewengan kekuasaan yang berimplikasi pada impeachment,” tandasnya.

Sementara itu, Mery Chrisian Putri mengungkapkan, acara ini dharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi kerjasama institusional antara FH UWMY dengan MK RI terutama kaitannya dengan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi seperti adanya kerjasama penelitian, pengembangan softskill mahasiwa dengan pemagangan di MK RI, serta berbagai kerjasama dalam pengabdian masyarkat