SUMBER INSPIRASI
  • Aliran positivistik memandang bahwa Undang-undang sudah mengatur segala hal. Tugas hakim adalah menerapkan peraturan yang tertulis dalam undang-undang. Akan tetapi, dalam realitasnya fenomena sosial bersifat dinamis dan selalu berubah. Undang-undang tidak akan lagi mampu menyelesaikan semua kasus  yang dihadapinya. 
    BY : Muh. Nashirudin
  • Hukum yang dibiayai transaksi suap, membuat wajah peradilan begitu gelap
    BY : Najwa Shihab
GALERI FOTO

Penyuluhan Hukum Wonosari

2016-04-19 21:51:55

Pelepasan Wisuda

2016-04-19 21:51:11

Pelepasan Wisuda

2016-04-19 21:51:11

Peradilan Semu

2017-04-26 23:22:44
KALENDER
    Juni 2017
    MgSnSlRbKmJmSb
        123
    45678910
    11121314151617
    181920212223
    24
    252627282930 

    Detail Kalender
BERITA TERBARU
BREAKING NEWS
  • Dari Guardian of Constitution Menjadi Guardian of Ideology

    Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus mampu mengubah paradigma MK sebagai lembaga Negara yang selama ini dianggap sebagai Guardian of Constitution menjadi Guardian of Ideology. Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai lembaga Negara yang menjadi negative legislator yang “menghapuskan” pasal-pasal UU yang diujikan terhadap UUD 1945, namun juga positive legislator…

  • 7 Poin Utama Revisi UU ITE yang Mulai Diberlakukan Hari Ini

    7 Poin Utama Revisi UU ITE yang Mulai Diberlakukan Hari Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang belum lama ini direvisi, berlaku mulai hari ini. Apa saja poin perubahan dibanding aturan sebelumnya? Revisi tersebut resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan mejadi UU pada 27 Oktober 2016.…

  • Pemerintah Sisakan Tiga Perizinan dalam UU Migas Terbaru

    Pemerintah Sisakan Tiga Perizinan dalam UU Migas Terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan mempermudah investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) dari yang sebelumnya harus mengantongi 42 izin menjadi hanya tiga izin saja. Kebijakan tersebut ditargetkan bisa berlaku setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)…